Kepailitan & PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Saat ini, penyelesaian sengketa dalam dunia usaha menjadi semakin kompleks dengan banyaknya pilihan-pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan. Pilihan hukum tersebut mulai dari Gugatan Perdata Biasa ke Pengadilan Negeri, Gugatan Perdata Khusus ke Pengadilan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI), sampai dengan upaya hukum pidana, jika diduga terdapat unsur tindak pidana di dalamnya.

Bahwa upaya-upaya tersebut biasanya akan melampaui banyak waktu, memerlukan biaya yang cukup besar, bahkan sampai kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan yang baru. 

Namun demikian, selain dari upaya-upaya tersebut, ada pula upaya hukum yang lebih menjanjikan dan mempunyai waktu penyelesaian yang lebih cepat sesuai yang ditentukan Undang-Undang serta biaya yang relatif ringan, yaitu penyelesaian secara PKPU dan Pailit di Pengadilan Niaga.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, cukup hanya dengan bukti yang sederhana, maka Pemohon (Kreditor maupun Debitor) dapat dengan mudah membuktikan bahwa Termohon atau Pemohon (Debitor) sendiri telah gagal dalam membayar utang-utangnya kepada Para Kreditur. 

Selanjutnya, permohonan PKPU atau Pailit tersebut akan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan dapat dilakukan Sita Umum terhadap seluruh aset milik Debitur (siberhutang) tersebut, dimana sita umum ini mengalahkan atau menggugurkan segala sita lainnya. 

Untuk itu, penyelesaian permasalahan hutang piutang dapat diselesaikan secara maksimal dan terdapat kepastian hukum, baik bagi Kreditur maupun bagi Debitur itu sendiri.

Bahwa Kantor Kami telah berpengalaman dalam penyelesaian permasalahan melalui Pengadilan Niaga. Pun Kantor Kami terdapat Anggota/Partner yang telah memiliki kualifikasi dan izin sebagai Kurator dan Pengurus dari Kementerian Hukum dan HAM guna menyelesaikan permasalahan yang Perusahaan atau Usaha Bapak dan Ibu alami, khususnya berkaitan dengan sengketa dalam dunia usaha/bisnis.