Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya.

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang serius dalam penanganan dan pencegahannya. Korupsi besar kaitannya dengan penyalahgunaan penggunaan keuangan Negara dan/atau penyalahgunaan wewenangan yang melekat pada Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Negara atau yang dipersamakan dengan itu, pun sampai dapat menjerat Pihak Swasta, dalam hal ini Pemborong atau Pelaksana Pekerjaan/Proyek.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan melawan hukum oleh pihak yang bertanggungjawab dan hanya memikirkan keuntungan pribadi, dapat berupa tindakan menempatkan, membayarkan, mentransferkan, menghibahkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya yang diketahui berasal dari sebuah tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan sumber harta kekayaan seolah menjadi harta kekayaan yang sah dan sesuai dengan hukum.

Kantor Kami, selama beberapa tahun telah memiliki pengalaman dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang baik kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), maupun Penyidikan dari Penyidik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

Bahwa telah banyak Klien dari Pihak Pemborong atau Pelaksana Pekerjaan, sampai dengan Pengguna Anggaran bahkan Kepala Daerah, pernah Tim Kami tangani, dengan hasil yang tentunya sukses.

Kantor Kami mampu untuk menjadi tempat berkonsultasi bagi Bapak dan Ibu, baik dalam tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana korupsi maupun terhadap kondisi atau saat telah terjadinya tindak pidana korupsi, baik karena Operasi Tangkap Tangan (OTT), maupun atas Penyidikan dari suatu Laporan Pidana.

Untuk itu, Kami menawarkan pula jasa pendampingan hukum atas permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin Bapak dan Ibu, agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya di kemudian hari, baik berupa tindak pidana pencucian uang dan lain-lain.