Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor  30 Tahun 1999 mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa melalui lembaga Arbitrase yang dipimpin oleh Arbiter.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, advokat, pengacara dan konsultan hukum yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi.

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, para pihak yang bersengketa mengutamakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). 

Kantor hukum Sopian Sitepu & Partner memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase dan/ ataupun melalui penyelesaian sengketa alternatif seperti melalui negosiasi, mediasi, dan juga konsiliasi.

Jika terjadi sengketa, kami berpengalaman membantu klien kami mengembangkan strategi, klaim, dan pembelaan yang tepat dan praktis, serta mencari alasan yang masuk akal untuk penyelesaian dan kompromi. Dalam hal diperlukannya litigasi, Tim Kami memberikan upaya pendampingan hukum terbaik selama proses berlangsung bagi klien kami.

Untuk itu, kantor kami dapat dijadikan sebagai pilihan utama dalam penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan upaya hukum melalui Arbitrase dan/atau melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi bagi Klien kami.